undang-undang tentang badan permusywaratan desa

Undang-Undang tentang Badan Permusyawaratan Desa, Penting!

Apa Saja Undang-Undang tentang Badan Permusyawaratan Desa?

Sebagaimana Anda ketahui, BPD merupakan lembaga resmi yang dibentuk sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan dilantik secara resmi untuk membantu, mendampingi, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa di bawah pimpinan Kepala Desa.

undang-undang tentang badan permusywaratan desa

Ketika terjadi hal yang tidak sesuai aturan, seperti pelanggaran atau penyelewengan anggaran oleh Kepala Desa, BPD dapat memberhentikan yang bersangkutan untuk sementara atau secara permanen.

Pada dasarnya, Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa terbagi menjadi dua, yaitu Undang-undang yang dikeluarkan oleh Mendagri dan Undang-undang menurut desa.

Agar lebih jelas, simak uraian berikut ini:

UU BPD Menurut Menteri Dalam Negeri

Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan Mendagri tertuang dalam permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Dalam undang-undang tersebut, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dibuat bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa.

Selain fungsi tersebut, BPD memiliki tugas yang wajib ditunaikan, di antaranya:

  • Mengadakan musyawarah desa dan atau BPD.
  • Membentuk panitia dan mengadakan musyawarah desa khusus pemilihan Kepala Desa.
  • Melakukan proses evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  • Menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa, lembaga desa, atau perangkat desa lainnya.
  • Menjalankan tugas sesuai yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

UU BPD Menurut Desa

Undang-undang tentang BPDtermuat dalamUndang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa.

BPD memiliki anggota yang berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Peresmian anggota ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan sarana demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan memiliki kedudukan sejajar.

BPD merupakan mitra pemerintah desa yang bertugas membantu jalannya pemerintahan agar kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, sebagai berikut.

  • Mengayomi masyarakat dan menjaga adat istiadat.
  • Membahas dan bersepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
  • Mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa.
  • Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa menggambarkan fungsi representatif dan menekankan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.  

Subtansi Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah berhak mengatur lebih lanjut mengenai subtansi Badan Permusyawaratan Desa yang mencakup:

  • Persyaratan calon anggota, dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
  • Mekanisme musyawarah terkait penetapan anggota BPD.
  • Penetapan dan pengesahan anggota BPD.
  • Fungsi dan wewenang BPD.
  • Kewajiban, hak, dan larangan anggota BPD.
  • Masa keanggotaan dan pemberhentian.
  • Penggantian pimpinan dan atau anggota BPD.
  • Tata cara pengucapan sumpah atau janji anggota BPD.
  • Tata tertib dan mekanisme BPD serta tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  • Hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan dan Kepala Desa.
  • Pengaturan keuangan dan administratif.

Demikianlah informasi mengenai Undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa yang perlu Anda ketahui.

Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan lupa share ya?

Belum Ada Rating.

Bantu Kami Menjadi Lebih Baik. Berikan Rating Pada Kami :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *