tunjangan anggota badan permusyawaratan desa

Besaran dan Penetapan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Berapa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa?

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu komponen penting yang hadir untuk mengawasi dan mendorong kemajuan suatu desa.

Lantaran mengemban tugas penting, setiap anggota mendapatkan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

tunjangan anggota badan permusyawaratan desa

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Insentif Rukun Tetangga.

Disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak menerima penghasilan tetap seperti Kades dan Perangkat Desa.

Setiap bulan anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan tunjangan pengawasan. Adapun besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bervariasi.

Setiap daerah memiliki kebijakan terkait jumlah tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kondisi keuangan setiap desa.  

Sebagai contoh, tunjangan untuk anggota BPD Kabupaten Sidoarjo setiap bulan sebesar Rp 900.000,-

Sementara tunjangan untuk anggota BPD Kabupaten Tulungagung setiap bulan berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 250.000,-

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa Ringintunggal setiap bulan berkisar Rp 450.000 hingga Rp 550.000,-

Oleh karena itu, tunjangan untuk anggota BPD setiap daerah tidaklah sama, sekalipun besaran tunjangan telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Serupa dengan perangkat desa lainnya, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan hak setiap anggota yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian atau kebutuhan lainnya.

Penetapan Jumlah Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Selain tunjangan anggota, BPD menerima biaya operasional. Penetapan biaya operasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 54.

  1. Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan biaya operasional yang sumbernya berasal dari APBDesa.
  2. Biaya operasional yang dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Alokasi biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud pada ayat 2 harus memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.

Proposal Pengajuan Biaya Operasional BPD

Untuk mendapatkan biaya operasional, Badan Permusyawaratan Desa harus mengajukan proposal lebih dulu.

Adapun format proposal pengajuan biaya operasional secara umum harus memuat sejumlah hal berikut ini.  

  • Cover

Cover haruslah berisi atau mewakili isi (garis besar) tentang proposal yang hendak diajukan.  

  • Surat Pengajuan

Surat ini ditunjukkan kepada Kepala Desa setempat.  

  • Latar Belakang

Latar belakang harus memuat dalil, dasar, atau undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.  

  • Tujuan

Berisikan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang yang berlaku.  

  • Kegiatan

Halaman yang menerangkan mengenai kegiatan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun pengajuan proposal. Kegiatan tersebut diambil dari Agenda Kerja Badan Permusyawaratan Desa yang telah disahkan.  

  • Manfaat

Halaman yang berisikan tentang manfaat penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai dengan Agenda Kerja Badan Permusyawaratan Desa.  

  • Rencana Anggaran Biaya

Halaman yang menjelaskan tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa tahun anggaran berjalan. RAB tersebut sudah dibahas oleh pemerintah desa terkait dan Badan Permusyawaratan Desa.  

  • Struktur Organisasi

Halaman yang berisikan tentang susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan anggota BPD.  

  • Penutup

Halaman yang memuat kata penutup pengajuan.   

  • Rencana Penggunaan Anggaran

Halaman yang berisikan tentang besaran anggaran yang akan digunakan. Umumnya total anggaran satu tahun.

Demikianlah informasi mengenai tunjangan Badan Permusyawaratan Desa beserta biaya operasional dan cara pengajuannya.

Mari majukan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa! Cukup dengan memberikan masukan atau kritik yang membangun.

Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan lupa share ya?

Belum Ada Rating.

Bantu Kami Menjadi Lebih Baik. Berikan Rating Pada Kami :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *