musyawarah pembentukan tim pelaksana pembangunan

Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan

Tanggal 24 Juli 2019 tepatnya pukul 19.30, bertempat di Balai Desa Ringintunggal dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan juga Pembangunan Drainase di RT 2.

musyawarah pembentukan tim pelaksana pembangunan

Dalam acara tersebut hadir dari unsur Pemerintah Desa diantaranya Sekertaris Desa, Kasi, Kepala Dusun, dan juga BPD Desa Ringintunggal.

Sedangkan Bapak Kepala Desa Bapak Pandil tidak bisa hadir karena adanya undangan yang tidak bisa diwakilkan.

Sedangkan dari masyarakat turut hadir masing-masing Ketua RW dan RT, Linmas, Tokoh Agama, Karang Taruna dan juga perwakilan warga.

Baca juga “Usulan Langsung Perwakilan Masyarakat Desa Ringintunggal

Dalam sambutanya Sri Handayani selaku kasi pemerintahan mengucapakan banyak terima kasih atas kehadiran masyarakat yang secara langsung ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa.

Semoga dengan pembangunan jalan usaha tani ini bisa mempermudah akses masyarakat yang akan ke sawah.

Sehingga pekerjaan lebih efisien dan bisa menekan banyaknya biaya pengeluaran.

Dari hasil musyawarah ini, telah di tetapkan dua tim pelaksana untuk dua jenis pembangunan dan pembangunanya 100% di biayai oleh dana desa.

Yang pertama yaitu tim pelaksanan pembangunan Jalan Usaha Tani  (JUT)

Ketua Pelaksana Bapak Kurdi (Kasi Kesejahteraan)
Anggota
1. Ngari (Ketua RT 10).
2. Sutrisno (Linmas).
3. Marsingun (Masyarakat).
4. Abdul Malik (Kepala Dusun Ringintunggal Dua).

Yang kedua yaitu tim pelaksana pembangunan Drainase RT 2

Ketua Pelaksana Bapak Kurdi (Kasi Kesejahteraan)
Anggota
1. M. Kamim Tohari (Ketua RT 5).
2. Bambang (Masyarakat).
3. Siti Fatonah (Ketua RT 6).
4. Marjuki (Ketua RT 1).

Ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut dari usulan masyarakat, bahwa setiap akan dilaksanakan pembangunan di Desa Ringintunggal harus diadakan musyawarah desa untuk pembentukan tim pelaksana terlebih dahulu.

Dan di setiap pogram harus adanya pergantian tim pelaksana agar tidak muncul kecemburuan sosial di masyarakat Desa Ringintunggal

Update Berita dan Informasi di Website BPD Desa Ringintunggal

Di akhir musyawarah di sampaikan juga bahwasanya setiap masyarakat yg ikut serta menjadi pekerja di dua jenis pekerjaan tersebut harus menyerahkan foto copy KTP sebagai bukti untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban

Semoga kedepannya transparansi kegiatan pembangunan seperti ini bisa berlanjut. Sehingga kecemburuan sosial bisa ditekan seminimal mungkin.

Jangan lupa share ya?

5/5 (1)

Bantu Kami Menjadi Lebih Baik. Berikan Rating Pada Kami :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *